PNS Kelurahan di Kota Cimahi Digiring Dukung Satu Parpol

DPRD Kota Cimahi meminta eksekutif dapat memperketat pengawasan terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya agar tidak terjebak dan larut dalam politik praktis menghadapi Pemilihan Umum 2014. Pasalnya, DPRD mulai mencium adanya oknum-oknum PNS di beberapa kelurahan dan kecamatan yang diarahkan untuk aktif dan mendukung terhadap salah satu parpol.

"Kami mendapatkan laporan adanya oknum yang berada di kecamatan maupun kelurahan yang merupakan abdi negara diarahkan untuk mendukung partai," kata Aida Cakrawati, Anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi kepada Tribun Jabar, Kamis (5/12).

Oleh karena itu, Aida berharap pengawasan dari para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat Pemerintahan serta Kesatuan Bangsa (Kesbang) dapat lebih ditingkatkan mengingat potensi politik praktis akan semakin menguat memasuki masa pemilihan.

Menurut Aida, tingginya tensi politik jelang Pemilu memang sudah mulai terasa di beberapa daerah tak terkecuali di Kota Cimahi. Oleh karenanya, PNS harus tetap independen dan fokus meningkatkan kinerjannya dalam pelayanan masyarakat.

"Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Parpol disebutkan PNS harus netral dan tidak boleh ikut terseret arus politik praktis. Jadi jelas PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus politik termasuk adanya potensi dukungan khusus. PNS yang turut dalam suatu parpol juga harus diberhentikan atau diminta mengundurkan diri," paparnya.

Sementara itu Kepala Kesatuan Bangsa Pemkot Cimahi, Ahmad Saefulloh, mengatakan, keikutsertaan PNS dalam berpolitik praktis memang tidak dibenarkan. Pegawai tersebut tentunya akan ditindak sesuai dengan kesalahannya.

"Untuk sanksi yang diberikan berada ditangan BKD dan inspektorat. Sementara Kesbang yang ikut memantau persoalan ini berada pada sektor menjaga keamanan dari kemungkinan adanya gesekan politik," katanya.

Selain itu dikatakan Ahmad, pihaknya turut mendorong kedisipilan PNS agar tidak ikut dalam politik praktis, karena PNS berperan sebagai pengayom masyarakat sehingga harus tetap berkonsentrasi pada pelayanan publik dan menata program pembangunan pada masing-masing SKPD-nya.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh aparatur untuk tidak masuk ke dalam ranah politik sesuai amanat reformasi birokrasi," ungkapnya. (ddh)

Sumber: http://jabar.tribunnews.com